Apa akibatnya kalau ga bayar pajak?

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Lalu apa akibatnya jika tidak membayar pajak?

Secara umum, sanksi pajak terdiri dari 2 (dua), yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besaran denda-nya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contoh; telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan.

Sanksi bunga dikenakan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar utang pajak yang tertera di Surat Ketetapan Pajak. Kini perhitungannya menggunakan suku bunga acuan. Ada yang ditambah 5% dibagi 12, ada yang 10%, bahkan 15% kemudian dibagi 12. Dengan begitu, sanksi bunga pajak tidak tetap lagi besarannya. Dapat berubah-ubah setiap bulan mengikuti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Contohnya; PPh Pasal 25 tahun 2010 setiap bulan sebesar Rp 110.000.000. Jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. PPh Pasal 25 bulan Agustus 2010 dibayar tepat waktu sebesar Rp 30.000.000. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 November 2010 dengan penghitungan sebagai berikut:

  • Kekurangan bayar PPh Pasal 25 bulan Agustus 2010 (Rp 110.000.000 – Rp 30.000.000,00) = Rp 80.000.000
  • Bunga = 3 x 0,94% x Rp 80.000.000= Rp 2.256.000
  • Jumlah pajak yang masih harus dibayar = Rp 80.000.000 + Rp 2.256.000 = Rp 82.256.000.

Sanksi kenaikan adalah sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Contoh: Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP dikenakan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar.

SANKSI PIDANA

Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Nah itu tadi sekilas berkaitan dengan sanksi pajak. Jika sobiz ingin tau kewajiban pajak dari bisnismu. Kamu bisa melakukan pemesanan jasa pajak di www.bizlook.id

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *